ltcreno -Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan bahwa pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua harus berpedoman pada prinsip 5T. Prinsip tersebut meliputi tepat sasaran, tepat manfaat, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat administrasi. Pernyataan ini disampaikan Ribka di Jayapura, Sabtu (30/5/2026).
“Dana Otsus merupakan instrumen penting yang diberikan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua,” kata Ribka. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah di seluruh wilayah Papua memiliki tanggung jawab besar. Program yang dibiayai Dana Otsus harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Prioritas utama meliputi bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan infrastruktur dasar.
Ribka juga menyoroti pentingnya akuntabilitas. Penyaluran dana harus tepat waktu dan jumlahnya sesuai perencanaan. Administrasi yang baik menjadi kunci untuk menghindari penyelewengan. Pemerintah pusat akan terus melakukan pendampingan dan pengawasan. Gubernur, bupati, dan wali kota diminta proaktif melaporkan realisasi anggaran.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan alokasi Dana Otsus Papua untuk 2026 mencapai Rp17,9 triliun. Angka ini naik 5 persen dari tahun sebelumnya. Total kumulatif sejak 2002 telah mencapai lebih dari Rp150 triliun. Namun, berbagai audit BPK masih menemukan permasalahan seperti keterlambatan penyerapan dan proyek yang tidak tepat sasaran.
Ribka mencontohkan keberhasilan program beasiswa Otsus yang telah mencetak ribuan sarjana asli Papua. Juga pembangunan jalan kampung dan pasar rakyat yang meningkatkan ekonomi lokal. “Kita harus perbanyak cerita sukses, bukan kegagalan. Prinsip 5T adalah rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar,” tegasnya.
Wamendagri meminta pemerintah daerah segera melakukan review terhadap program yang kurang efektif. Anggaran yang tidak terserap harus dialihkan ke kegiatan yang lebih mendesak. Masyarakat juga diawasi untuk ikut mengawal penggunaan dana Otsus. Dengan pengelolaan yang disiplin, Dana Otsus akan benar-benar menjadi motor pembangunan Papua. Kesejahteraan masyarakat adat dan semua warga Tanah Papua akan terwujud.
Baca juga:Hari Minggu Ini Cuaca di Sebagian Besar Indonesia Diprediksi Berawan
Tepat Sasaran, Manfaat, Waktu, Jumlah, Administrasi
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan bahwa pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua harus berpedoman pada prinsip 5T. Prinsip tersebut adalah tepat sasaran, tepat manfaat, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat administrasi. Ia menyampaikan hal ini di Jayapura, Sabtu (30/5/2026).
Ribka menjelaskan bahwa prinsip 5T perlu diterapkan dalam seluruh tahapan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Tujuannya agar anggaran memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Keberhasilan pelaksanaan Otsus tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang disalurkan. Tetapi juga dari hasil pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat secara langsung. Terutama di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal,” katanya.
Ia meminta pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Papua memperkuat koordinasi. Mereka juga harus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Tujuannya agar pelaksanaan program lebih efektif dan tepat sasaran. Program prioritas meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan infrastruktur dasar.
Dana Otsus merupakan instrumen penting dari pemerintah pusat. Tujuannya mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua. Pemerintah daerah bertanggung jawab memastikan program yang dibiayai Dana Otsus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan alokasi Dana Otsus Papua untuk 2026 mencapai Rp17,9 triliun. Angka ini naik 5 persen dari tahun sebelumnya. Total kumulatif sejak 2002 telah mencapai lebih dari Rp150 triliun. Namun, berbagai audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menemukan permasalahan seperti keterlambatan penyerapan. Juga proyek yang tidak tepat sasaran.
Ribka mencontohkan keberhasilan program beasiswa Otsus. Program ini telah mencetak ribuan sarjana asli Papua. Pembangunan jalan kampung dan pasar rakyat juga meningkatkan ekonomi lokal. “Kita harus perbanyak cerita sukses, bukan kegagalan. Prinsip 5T adalah rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar,” tegasnya.
Manfaat Nyata bagi Rakyat Jadi Prioritas
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan bahwa pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua harus berpedoman pada prinsip 5T. Prinsip tersebut meliputi tepat sasaran, tepat manfaat, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat administrasi. Ia menyampaikan hal ini di Jayapura, Sabtu (30/5/2026).
Ribka menjelaskan bahwa pengawasan penggunaan Dana Otsus perlu diperkuat. Tujuannya untuk mencegah penyimpangan serta memastikan setiap anggaran memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Papua. Pemerintah pusat, kata Ribka, akan terus mendukung percepatan pembangunan di Papua. Dukungan diberikan melalui berbagai kebijakan strategis, termasuk penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran.
“Dana Otsus harus dikelola dengan prinsip 5T sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Dana ini mampu mendorong percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan di Tanah Papua,” ujarnya.
Prinsip 5T perlu diterapkan dalam seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Keberhasilan Otsus tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang disalurkan. Tetapi juga dari hasil pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat langsung, terutama di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal.
Ribka meminta pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Papua memperkuat koordinasi. Mereka juga harus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Tujuannya agar pelaksanaan program lebih efektif dan tepat sasaran. Program prioritas meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan infrastruktur dasar.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan alokasi Dana Otsus Papua untuk 2026 mencapai Rp17,9 triliun. Angka ini naik 5 persen dari tahun sebelumnya. Total kumulatif sejak 2002 telah mencapai lebih dari Rp150 triliun. Namun, berbagai audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menemukan permasalahan seperti keterlambatan penyerapan dan proyek yang tidak tepat sasaran.
Ribka mencontohkan keberhasilan program beasiswa Otsus. Program ini telah mencetak ribuan sarjana asli Papua. Pembangunan jalan kampung dan pasar rakyat juga meningkatkan ekonomi lokal. “Kita harus perbanyak cerita sukses, bukan kegagalan. Prinsip 5T adalah rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar,” tegasnya.
Baca juga:Transjakarta Beroperasi Lagi Usai Jalan Lenteng Agung Dibuka
Leave a Reply