ltcreno – Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, mendorong Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setempat lebih aktif membina organisasi kemasyarakatan. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman warga Surabaya.
Fathoni menilai pembinaan yang bersifat pasif berisiko memicu gesekan antarkelompok. Kota Surabaya memiliki latar belakang sosial, budaya, dan etnis yang beragam sehingga membutuhkan pendekatan kebijakan yang inklusif.
Ia menegaskan bahwa organisasi kemasyarakatan pada dasarnya dibentuk untuk tujuan positif. Ormas berperan meningkatkan kesejahteraan anggota dan memperkuat partisipasi sosial masyarakat.
Namun, Fathoni mengingatkan potensi masalah muncul ketika ormas kesukuan berkembang secara primordial. Sikap mengagungkan kelompok sendiri secara berlebihan dapat mengganggu kohesi sosial.
Menurutnya, pascareformasi 1998 ruang kebebasan berorganisasi semakin terbuka lebar. Kebebasan tersebut harus tetap berlandaskan nilai Pancasila dan semangat kebangsaan.
Ia menilai Bakesbangpol memiliki peran strategis sebagai pembina dan mediator. Pendekatan dialog, edukasi kebangsaan, serta komunikasi rutin perlu diperkuat.
Fathoni juga mengingatkan posisi Surabaya sebagai laboratorium kebhinekaan nasional. Kota ini sejak lama menjadi tujuan berbagai kelompok masyarakat dari seluruh Indonesia.
Karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga Surabaya dari potensi konflik sosial. Pembinaan ormas yang aktif dinilai mampu memperkuat toleransi dan mencegah gesekan antarwarga.
Ke depan, DPRD Surabaya berharap sinergi antara pemerintah daerah, Bakesbangpol, dan ormas semakin solid. Kolaborasi ini diharapkan menjaga stabilitas sosial dan memperkuat persatuan di Kota Pahlawan.
“Baca Juga : Gong Myoung Tunda Syuting Usai Alami Gangguan Pendengaran”
DPRD Surabaya Dorong Bakesbangpol Aktif Bangun Dialog Ormas Dan Tangkal Hoaks
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, mendorong Badan Kesatuan Bangsa dan Politik lebih aktif menjalankan fungsi pembinaan organisasi kemasyarakatan. Ia menilai peran Bakesbangpol perlu melampaui tugas administratif semata.
Fathoni menekankan pentingnya dialog rutin antara Bakesbangpol dan seluruh ormas, baik berskala nasional maupun kedaerahan. Dialog tersebut dinilai krusial untuk merespons persoalan aktual di masyarakat.
Menurutnya, pendekatan yang terlalu pasif berisiko membiarkan potensi konflik berkembang tanpa mitigasi dini. Bakesbangpol seharusnya menjadi ruang temu antarkelompok masyarakat.
Ia menilai forum komunikasi yang terstruktur dapat membantu menyelesaikan perbedaan secara terbuka. Dengan demikian, gesekan sosial dapat dicegah sebelum berkembang menjadi konflik terbuka.
Selain pembinaan ormas, Fathoni juga menyoroti bahaya penyebaran hoaks. Ia mendorong kolaborasi strategis antara Bakesbangpol dan Dinas Komunikasi dan Informatika Surabaya.
Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat literasi digital masyarakat. Upaya ini bertujuan membangun kemampuan warga memilah informasi secara kritis.
Fathoni menegaskan hoaks berpotensi merusak kohesi sosial jika tidak ditangani serius. Menurutnya, pencegahan paling efektif adalah membangun akal sehat kolektif masyarakat.
Sebagai langkah konkret, ia mengusulkan pembentukan duta “saring sebelum berbagi” di tingkat kelurahan. Para duta diharapkan menjadi agen verifikasi informasi di lingkungannya.
Ke depan, Fathoni berharap Bakesbangpol berperan sebagai fasilitator dialog, edukator kebangsaan, dan penguat literasi digital. Langkah ini dinilai penting menjaga harmoni sosial Surabaya yang majemuk.
DPRD Surabaya Dorong Pendataan Proaktif Ormas Demi Ketertiban Umum
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, meminta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik meningkatkan pendataan organisasi kemasyarakatan yang belum terdaftar. Ia mendorong pola jemput bola agar pemerintah memiliki basis data yang akurat.
Fathoni menegaskan pembentukan ormas memang tidak memerlukan izin pemerintah. Namun, pendataan tetap penting untuk menjaga ketertiban umum dan stabilitas sosial di kota.
Menurutnya, pendataan bukan bertujuan membatasi kebebasan berserikat. Langkah ini justru menjadi sarana membangun komunikasi dan silaturahmi sejak awal.
Ia menjelaskan bahwa data ormas akan membantu pemerintah bertindak tepat jika muncul oknum yang meresahkan masyarakat. Tanpa data awal, langkah penanganan berpotensi lemah secara administratif.
Fathoni menilai pendekatan persuasif melalui silaturahmi jauh lebih efektif dibanding tindakan represif. Pemerintah dapat memahami karakter, kegiatan, dan aspirasi setiap organisasi.
Pendekatan aktif juga dinilai mampu mencegah kesalahpahaman antara pemerintah dan ormas. Komunikasi rutin membantu menyelesaikan persoalan sebelum berkembang menjadi konflik terbuka.
Ia menekankan bahwa Surabaya sebagai kota majemuk membutuhkan sistem pembinaan yang inklusif. Pendataan ormas menjadi fondasi awal pengelolaan keberagaman secara sehat.
Ke depan, Fathoni berharap Bakesbangpol tidak hanya mencatat data administratif. Lembaga tersebut diharapkan menjadi penghubung dialog antara pemerintah dan masyarakat sipil.
Dengan pendataan yang rapi dan komunikasi yang terbangun, pemerintah memiliki dasar kuat menjaga ketertiban. Langkah ini juga memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan pembinaan ormas.
“Baca Juga : Menanti Aliran Deras dari Kebijakan Moneter yang Kian Longgar”
Leave a Reply