Prabowo Perintahkan Kepala Daerah Awasi Dapur MBG Cegah Penyimpangan
Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh kepala daerah dan aparat pemerintahan di daerah memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah adanya penyimpangan yang dapat menghambat tujuan program pemenuhan gizi bagi masyarakat.
Arahan itu disampaikan Prabowo saat memberikan pembekalan di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Presiden menekankan bahwa pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh, terutama terhadap operasional dapur MBG yang menjadi pusat penyediaan makanan bagi penerima manfaat.
Prabowo meminta gubernur, bupati, wali kota, camat, hingga kepala desa ikut memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai ketentuan. Menurut dia, pengawasan di tingkat daerah penting karena program tersebut melibatkan banyak pihak dan memiliki cakupan penerima yang besar.
Aparat Daerah Diminta Periksa Pelaksanaan Dapur MBG
Presiden menyampaikan bahwa terdapat indikasi pihak tertentu yang berusaha memanfaatkan program MBG untuk kepentingan pribadi. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah tidak ragu melakukan pemeriksaan terhadap seluruh dapur MBG yang beroperasi di wilayah masing-masing.
“Kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang nyusup ke tubuhnya MBG untuk jadi maling di situ. Maka saya minta gubernur, bupati, camat, kepala desa, boleh periksa semua dapur MBG, saudara periksa,” kata Prabowo.
Selain pemerintah daerah, Prabowo juga meminta jajaran TNI dan Polri ikut terlibat dalam pengawasan. Peran tersebut mencakup komandan distrik militer, kepala kepolisian resor, hingga kepala kepolisian sektor agar pelaksanaan program tetap berjalan transparan.
Presiden meminta setiap temuan dugaan pelanggaran segera dilaporkan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) atau langsung kepada dirinya. Menurut dia, masyarakat juga dapat menjadi bagian dari pengawasan dengan memanfaatkan teknologi digital dan media sosial.
“Laporkan ke Kepala BGN, kalau perlu lapor langsung ke saya. Gampang, ngomong ke TikTok langsung, aku kirim tim untuk selesaikan,” ujar Prabowo.
baca juga: Perbaikan MBG mulai dari transparansi dan ketepatan sasaran
Prabowo Tekankan Kualitas Porsi dan Menu MBG
Prabowo menegaskan pengawasan terhadap MBG bukan bertujuan mencari kesalahan, melainkan memastikan program berjalan sesuai sasaran. Ia meminta seluruh pihak menjaga kualitas makanan agar penerima manfaat mendapatkan asupan gizi yang layak.
Presiden secara khusus menyoroti pentingnya menjaga ukuran porsi makanan yang diberikan kepada penerima MBG. Ia mengingatkan agar tidak ada pengurangan jumlah makanan yang dapat mengurangi manfaat program tersebut.
“Kalau kita, satu ayam potong delapan atau 10 lah. Paling kecil 12 lah, jangan pula dipotong 18 atau 22. Disangka kita nggak ngerti,” katanya.
Selain porsi lauk, Prabowo juga meminta penyediaan telur dalam menu MBG memperhatikan kecukupan gizi. Ia menyarankan penggunaan telur rebus atau telur ceplok dibandingkan telur dadar maupun telur orak-arik agar pembagian porsi lebih terukur.
Menurut Presiden, MBG merupakan program strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Pemenuhan gizi yang baik dinilai berperan penting dalam mendukung perkembangan fisik dan kemampuan anak.
“Dia sel otak harus berkembang dengan baik, sel tulang harus baik, sel otot harus baik, dia berkembang sehat. Dia bisa jadi petani yang sehat, dia bisa jadi pekerja yang baik, dia bisa jadi ilmuwan, dia bisa jadi dokter,” ujar Prabowo.
MBG Terus Diperluas untuk Capai Target Penerima Nasional
Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan generasi muda. Program ini menyasar anak-anak sekolah, ibu hamil, serta kelompok penerima manfaat lainnya sesuai kebijakan pemerintah.
Berdasarkan data penelusuran ANTARA, hingga pertengahan 2026 pemerintah mencatat MBG telah menjangkau sekitar 62 juta penerima manfaat. Jumlah tersebut mencapai sekitar 74,8 persen dari target nasional sebanyak 82,9 juta penerima.
Dengan cakupan penerima yang terus bertambah, pemerintah menghadapi tantangan dalam menjaga kualitas layanan, distribusi makanan, serta tata kelola pelaksanaan program. Pengawasan lintas sektor menjadi salah satu langkah untuk memastikan manfaat MBG diterima masyarakat secara optimal.
Ke depan, pemerintah daerah bersama aparat keamanan dan Badan Gizi Nasional diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam menjaga transparansi program. Pengawasan yang konsisten menjadi faktor penting agar MBG berjalan efektif dan sesuai tujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
baca juga: Pertemuan Megawati dan Xanana Gusmao Tinggalkan Pesan Penting
Leave a Reply