ltcreno – Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansjah Djumala, menilai invasi militer Amerika Serikat ke Venezuela tidak dapat dibenarkan secara hukum internasional.
Dalam pernyataannya di Jakarta, Djumala menegaskan tindakan militer sepihak tersebut bertentangan dengan prinsip dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ia merujuk langsung pada Piagam PBB Pasal 2 ayat 4.
Pasal tersebut mengatur kewajiban setiap negara anggota untuk menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan. Ketentuan itu berlaku terhadap integritas wilayah dan kemerdekaan politik negara lain.
Menurut Djumala, serangan militer yang dilakukan tanpa mandat Dewan Keamanan PBB merupakan pelanggaran serius. Tindakan sepihak semacam itu merusak tatanan hukum internasional.
Ia juga menyoroti laporan penangkapan Presiden Nicolas Maduro dan istrinya oleh otoritas AS. Langkah tersebut dinilai semakin memperberat pelanggaran hukum.
“Serangan militer unilateral dan penangkapan kepala negara berdaulat jelas menabrak rambu hukum PBB,” ujar Djumala. Ia menilai tindakan tersebut dilakukan secara terbuka.
Djumala menyatakan reaksi keras dari negara-negara sahabat Venezuela merupakan hal wajar. Rusia, China, dan Iran disebut sebagai pihak yang menolak keras invasi tersebut.
Menurutnya, kecaman internasional mencerminkan kekhawatiran global terhadap preseden berbahaya. Jika dibiarkan, tindakan serupa dapat mengancam stabilitas dunia.
Ia menegaskan pentingnya menegakkan hukum internasional secara konsisten. Setiap negara harus tunduk pada Piagam PBB tanpa pengecualian.
Ke depan, Djumala mendorong komunitas internasional memperkuat mekanisme multilateralisme. Penegakan hukum global dinilai krusial untuk mencegah konflik serupa terulang.
“Baca Juga : Dekorasi Natal Jadi Daya Tarik Foto di Mal”
BPIP Ingatkan Preseden Geopolitik Berbahaya Akibat Invasi Sepihak Tanpa Mandat PBB
Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansjah Djumala, menilai invasi Amerika Serikat ke Venezuela berpotensi memicu dampak geopolitik global.
Ia menegaskan tindakan tersebut menciptakan preseden berbahaya. Kekuatan militer seolah dapat digunakan secara sepihak tanpa mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Menurut Djumala, dunia saat ini semakin terfragmentasi oleh rivalitas kekuatan besar. Dalam situasi itu, preseden unilateralisme mudah ditiru di kawasan lain.
Ia menyebut fenomena tersebut sebagai unilateral regionalisme. Negara tertentu dapat menjadikan invasi sepihak sebagai pembenaran tindakan militernya.
Djumala mencontohkan Rusia yang berpotensi menggunakan preseden ini. Langkah itu bisa dipakai untuk membenarkan pendudukan di Ukraina dan Eropa Timur.
Ia juga menyinggung kemungkinan Arab Saudi menjadikannya alasan memperpanjang intervensi di Yaman. Risiko konflik berkepanjangan dinilai semakin besar.
Selain itu, China dapat memperkuat klaim koersifnya atas Taiwan. Situasi ini berpotensi meningkatkan ketegangan kawasan Asia Timur.
Djumala menilai dampak tersebut menunjukkan bahaya normalisasi penggunaan kekuatan. Hukum internasional bisa tergerus jika preseden ini dibiarkan.
Ia menekankan pentingnya peran Indonesia bersama komunitas internasional. Indonesia didorong terus menggaungkan metadiplomasi dalam hubungan global.
Metadiplomasi dipahami sebagai diplomasi berbasis nilai. Pendekatan ini mengutamakan kemanusiaan, dialog, keadilan, dan kerja sama.
Menurut Djumala, nilai-nilai tersebut terkandung dalam Pancasila. Indonesia memiliki modal moral untuk mendorong tata dunia yang lebih damai.
Ia menutup dengan seruan agar hukum internasional ditegakkan konsisten. Tanpa itu, stabilitas global akan semakin rapuh di masa depan.
Serangan Militer AS ke Caracas Picu Status Darurat dan Reaksi Internasional
Amerika Serikat dilaporkan melancarkan serangan militer ke ibu kota Venezuela, Caracas, pada Sabtu, 3 Januari. Informasi ini pertama kali diberitakan media internasional.
Dalam pernyataan resminya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut pasukan AS telah menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro beserta istrinya. Pernyataan tersebut langsung memicu ketegangan politik regional.
Pemerintah Venezuela segera merespons dengan menetapkan status darurat nasional. Kebijakan ini diambil untuk menjaga stabilitas pemerintahan serta keamanan warga di tengah situasi krisis.
Serangan unilateral tersebut memicu reaksi keras dari sejumlah negara. Beberapa pemerintah mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam penggunaan kekuatan militer tanpa mandat internasional.
Presiden Kolombia Gustavo Petro menyerukan pertemuan darurat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ia menekankan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan negara.
Petro juga mengingatkan prinsip larangan penggunaan kekerasan dan penyelesaian sengketa secara damai. Menurutnya, konflik bersenjata hanya akan memperburuk ketidakstabilan kawasan.
Selain Kolombia, Rusia dan Iran, yang dikenal memiliki hubungan dekat dengan Venezuela, turut mengecam keras serangan tersebut.
Kedua negara menilai aksi militer AS melanggar hukum internasional dan berpotensi menciptakan preseden berbahaya. Mereka menyerukan upaya diplomasi untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.
Perkembangan ini menambah daftar ketegangan geopolitik global. Komunitas internasional kini menyoroti pentingnya peran PBB dalam meredam konflik dan menjaga perdamaian dunia.
“Baca Juga : Anggaran: Skema Kompetisi Dinilai Tingkatkan Realisasi Daerah”
Leave a Reply