Bansos Rp500 Triliun Hanya Separuh Sampai ke Rakyat : Luhut Geram

ltcreno.com – Luhut Ungkap Bansos Rp500 Triliun Hanya Separuh Sampai ke Rakyat.

Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, menyatakan bahwa bantuan sosial (bansos) selama ini belum memenuhi syarat. Dalam unggahan Instagram pribadinya pada Senin, 10 Februari 2025, Luhut mengungkapkan bahwa dari total bansos Rp500 triliun yang dikucurkan dalam lima tahun terakhir, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak.

“Baca juga : Byond BSI Error: Nasabah Harus ke Cabang, Ini Penjelasan Bank.”

Masalah utama yang dihadapi adalah data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, dan bahkan penerima yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). “Banyak masyarakat yang seharusnya tidak menerima bansos justru mendapatkan bantuan tersebut,” ujar Luhut.

Pemerintah saat ini sedang melakukan transformasi besar melalui digitalisasi bansos. Salah satu upayanya adalah membangun Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). DTSEN mengintegrasikan tiga pangkalan data utama: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Pendataan Perlindungan Sosial Ekonomi (P3KE).

Untuk meningkatkan akurasi data, pemerintah akan menguji silang DTSEN dengan basis data kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri. Badan Pusat Statistik (BPS) juga akan terlibat dalam finalisasi integrasi data.

Luhut menambahkan bahwa pemerintah akan menyinkronkan data penerima bansos dengan program perlindungan sosial lainnya. Program tersebut meliputi bantuan sembako, subsidi listrik, dan LPG. “Tujuannya adalah meningkatkan kualitas data dan memastikan bansos tepat sasaran,” jelasnya.

Transformasi ini merupakan bagian dari GovTech, sebuah ekosistem digital pemerintahan. Presiden Prabowo Subianto meminta agar sistem ini rampung pada 17 Agustus mendatang. “Kami bekerja keras untuk menyelesaikan sistem ini sebagai solusi jangka panjang,” kata Luhut.

Luhut menegaskan bahwa GovTech akan memastikan bansos benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan. “Kami ingin menghilangkan kebocoran dan penyimpangan dalam penyaluran bansos,” ujarnya.

Dengan sistem yang lebih akurat dan terintegrasi, pemerintah berharap bansos dapat menjangkau penerima yang tepat. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas program bantuan sosial dan mengurangi ketimpangan di masyarakat.